MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN MELALUI DIPLOMASI

1.    Indonesia Merdeka (17 Austus 1945)

Setelah Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Wilayah Indonesia berstatus “vacum of power”. Kesempatan itu dimanfaatkan tokoh Gerakan kemerdekaan golongan muda untuk mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sehingga terjadilah sebuah peristiwa penting yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Setelah berdebat sengit, golongan muda berhasil meyakinkan Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jl. Pengangsaan Timur No. 56 Jakarta Pusat.

Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan sipil pro-Belanda, pasca AFNEI, tentara sekutu bersama dengan NICA, pemerintahan sipil Hindia-Belanda ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia hingga akhirnya secara resmi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949.

 2.    Perundingan Linggarjati (15 November 1946)

Atau perundingan Kuningan adalah perundingan antara Indoensia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa barat. Hasil perundingan ini ditandatangai di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh Belanda dan Indonesia tanggal 25 Maret 1947.

Tokoh yang terlibat dalm perundingan tersebut yang menjadi delegasi masing-masing pihak, yaitu :

a.    Sutan Syahrir ditemani AK Gani, Susanto Tirtoprojo, dan M. Roem merupakan delegasi Indonesia

b.    Sedangkan yang menjadi delegasi Belanda adalah Wim Schemerhorn ditemani Max van Poll, HJ van Mook, dan F de Boer.

c.    Selanjutnya adaLord Killearn dari pihak Inggris sebagai mediator

 

Hasil perundingan Linggarjati, yaitu :

1.    Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura.

2.    Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949.

3.    Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS)

4.    Dalam bentuk RIS, Indonesia tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai kepala nya.

 

Hasil perundingan Linggarjati mendapat pertentangan dari berbagai pihak, seperti Partai Masyumi, PNI, dan Partai Rakyat Indonesia. Dikarenakan Indonesia kehilangan wilayah yang cukup luas dan menjadi persemakmuran Belanda. Sementara pertimbangan untuk menyetujui perjanjian ini adalah menghindari perang yang akan memakan korban jiwa dan  Kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda sehingga mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.

3.    Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947)

Pada tanggal 20 Juli 1947, van Mook menyatakan Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Tanggal 21 Juli 1947, atau besok harinya, terjadilah Agresi Militer Belanda I. Berlangsung hingga tanggal 5 Agustus 1947.

Tujuan Agresi Militer Belanda I adalah merebut daerah-daerah Perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok ke dunia internasional, Belanda menyebutnya sebagai aksi polisionil atau pengamanan. Aksi ini berhasil merebut wilayah yang sangat penting seperti Perkebunan, pertambangan, dan Pelabuhan.

Atas permintaan India dan Australia, agresi ini masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB, menyerukan penghentian konflik bersenjata dan tanggal 15 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB.

 

4.    PBB Membentuk KTN (25 Agustus 1947)

Pembentukan KTN pada tanggal 25 Agustus 1947 oleh PBB merupakan usul dari Amerika Serikat bertujuan untuk menengahi konflik Indonesia dengan Belanda pasca AMB I. RI dan Belanda diberikan wewenang untuk memilih anggota DK mewakili kepentingan mereka masing-masing.

Indonesia memilih Australia karena telah mengajukan masalah Indonesia ke Dewan Keamanan dan dalam banyak kesempatan selalu membela Indonesia. Belanda memilih Belgia karena selalu membela kepentingan Belanda dalam sidang-sidang Dewan Keamanan PBB. Australia dan Belgia kemudian memilih Amerika Serikat sebagai pihak ketiga.

Delegasi Australia adalah Richard Kirby, delegasi Belgia adalah Paul van Zeeland, dan delegasi Amerika Serikat adalah Frank Porter Graham.

Dengan mediasi dan pengawasan dari KTN, perundingan antara Indoensia dan Belanda berhasil dilaksanakan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948.

 

5.    Perundingan Renville (8 Des 1947-17 Jan 1948)

Perundingan Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat, USS Renville yang berlabuh di Jakarta sebagai tempat netral.

Pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan garis van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga pulau Jawa dan kebanyakan pulau Sumatera, tetapi tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Belanda juga memblokade masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian ke wilayah Indonesia.

Delegasi Indonesia diantaranya PM Amir Syarifuddin, Mr. Ali Sastroamijoyo, dan Agus Salim. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Kadir Widyoatmojo.

Hasil perjanjian Renville, yaitu :

1.    Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia

2.    Disetujui garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dengan Belanda (atau dikenal dengan garis-garis van Mook)

3.    TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dampaknya, Indonesia semakin merugi karena wilayahnya semakin kecil. Ekonomi Indonesia memburuk karena wilayah penghasil kebutuhan pokok dikuasai oleh Belanda. Selain itu, hasil perjanjian Renville memaksa PM Amir Syarifuddin melepas jabatannya dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan RI pada pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Ditambah lagi, hasil perjanjian Renville memaksa TNI ditarik mundur melahirkan peristiwa  Long March Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta yang melahirkan permberontakan DI/TII di pimpin oleh Kartosoewiryo yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia.

6.    Agresi Militer Belanda II (19 Des 1948)

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Penyebab terjadinya AMD II adalah ketidakpuasan Belanda terhadap hasil perundingna Renville. Belanda menganggap bahwa perundingan tersebut menguntungkan Indonesia. Belanda juga masih ingin berkuasa secara total di Indonesia. Selain itu, kondisi politik dan iliter Indonesia belum stabil. Sehingga kesempatan baik bagi Belanda untuk menguasai Indonesia dengan mudah. Tujuan Agresi Militer Belanda II adalah melumpuhkan pusat pemerintahan dan menghapus Indonesia dari peta dunia  dengan melancarkan  serangan terhadap Yogyakarta, yang pada saat itu menjadi  Ibukota Indonesia serta menangkap dan mengasingkan Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir, dan yang lainnya. Jatuhnya ibu kota Yogyakarta ke tangan Belanda memaksa dibentuknya Pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara.

 

 7.    Pembentukan PDRI (22 Des 1948)

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berlangsung sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Pada saat Agresi Militer II dilancarkan, Soekarno dan Hatta tidak ikut bergerilya bersama dengan jenderal Soedirman dan lebih memilih ditangkap oleh Belanda. Dengan pertimbangan, agar lebih mudah berjuang secara diplomasi dengan Belanda. Selain itu juga Belanda akan mendapat tekanan yang lebih besar dari dunia internasional khususnya PBB.

Sebelum Soekarno dan Hatta menyerah, mereka sempat mengetik dua buah pesan. Pertama, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Kedua, jika Syafruddin gagal, maka mandat dipegang oleh Mr. A.A. Maramis untuk mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di New Delhi, India.

 

8.    PBB bentuk UNCI (28 jan 1949)

United Nation Commission for Indonesia dibentuk oleh PBB pada tanggal 28 Januari 1948 untuk menggantikan Komisi Tiga negara (KTN) karena dianggap gagal mendamaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Sebab pasca perundingan Renville yang diselenggarakan KTN, Belanda berhasil melakukan serangan militer ke Indonesia, menguasai ibukota Yogyakarta dan menangkap presiden dan wakil presiden, Soekarno-Hatta.

Tujuan pembentukan UNCI adalah untuk memulihkan kedudukan Indonesia dan membawa masalah Indonesia-Belanda ke konferensi Meja Bundar (KMB).

Tugas UNCI adalah :

1.    Membantu proses perundingan masalah Indonesia-Belanda

2.    Mengurus pengembalian wilayah kekuasaan pemerintahan Indonesia

3.    Mengajukan usulan atau saran untuk membantu tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda.

Adapun pihak yang terlibat dalam UNCI adalah :

1.    Tom Crictley (anggota komisi PBB Australia)

2.    Herremans (anggota komisi PBB Belgia)

3.    Merle Cochran (anggota komisi PBB Amerika Serikat)

 

9.    Serangan Umum (1 maret 1949)

Serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh tentara Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX, Letjen Soedirman, Kolonel Bambang Soegeng, Letkol Soeharto, dan Ventje Sumual. Tujuannya adalah untuk merebut kembali ibukota Yogyakarta dari pasukan Belanda, mematahkan moral pasukan Belanda, sekaligus membuktikan kepada dunia internasional bahwa militer Indonesia masih cukup kuat.

TNI berhasil menguasai Yogyakarta dari pukul 06.00-12.00 WIB, atau sekutar 6 jam. Meskipun demikian, hal itu sudah cukup bagi TNI untuk mempermalukan Belanda, menguatkan posisi tawar RI di meja perundingan, dan mendapatkan perhatian dunia internasional. Pasca serangan itu, berita tersebut menjadi headline news di berbagai media cetak India.

 

10.   Perundingan Roem-Royen (17 April 1949)

Perundingan  Roem-Royen berlangsung sejak 14 April hingga 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini merupakan lanjutan dari peristiwa sebelumnya, AMB II. Sebutan untuk perundingan ini diambil dari nama nama pimpinan delegasi kedua belah pihak, yaitu Mohamad Roem sebagai delegasi Indonesia, didampingi oleh Ali Sastroamijoyo, Supomo, A. K. Pringgodigdo, Johannes Latuharhary, Ir. Juanda, dan Johannes Leimena. Sedangkan pimpinan delegasi Belanda adalah Herman van Roijen didampingi dr. van Blom, dr. Gede Jacob, Dr. P.J. Koets, Dr. Dieben, dan van Hoogstraten Dan. Selanjutnya, UNCI sebagai pihak penengah dipimpin oleh Merle Cochran (AS), dibantu Herremasn (Belgia), dan Critchley (Australia).

Hasil perundingan Roem-Royen.

Dari pihak Indonesia :

1.    Angkatan perang Indonesia menghentikan segala bentuk perang gerilya

2.    Mengembalikan perdamaian, menjaga ketertiban, dan keamanan.

3.    Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Negara Indonesia Serikat tanpa syarat.

Dari pihak Belanda :

1.    Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI  ke Yogyakarta

2.    Menjamin gencatan senjata dan membebaskan semua tahanan politik

3.    Tidak mendirikan atau mengakui kedaulatan negara-negara yang ada di wilayah RI

4.    Menyetujuiu RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.

5.    Menyelenggarakan dengan segera KMB sesudah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta.

 

11.   Konfrensi Inter-Indonesia (20-23 Juli dan 31 Jul-2 Agustus 1949)

Konferensi Inter-Indonesia adalah konferensi antara pemerintahan Indonesia dengan Bijeenkomst Voor Federaal Overleg (BFO) atau majelis Permusyawaratan Federal tanpa campur tangan Belanda yang diselenggarakan dua kali, tanggal 20-23 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli – 2 Agustus 1949 di Jakarta.

Tujuan konferensi ini adalah Upaya menyamakan pandangan pihak RI dengan BFO untuk menghadapi Belanda dalam sidang Konferensi Meja Bundar (KMB).

Hasil Konferensi Inter-Indonesia I adalah :

1.    Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berasaskan demokrasi dan berbentuk federal

2.    RIS akan diketuai oleh Presiden Konstitusional

3.     Dibentuk dua badan perwakilan, yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Negara Bagian (senat)

4.    Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan dari pihak Belanda dan Republik Indonesia

5.    Angkatan perang RIS adalah gabungan dari TNI, KNIL, ML (Militaire Luchvaart), dan VB (Veileigheds Batalyon)

Hasil Konferensi ke-II adalah :

1.    Bendera RIS adalah Sang Merah-Putih

2.    Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya

3.    Bahasa resmi RIS adalah Bahasa Indonesia

 

12.   Konferensi Meja Bundar (23 Agus-2 Nov 1949)

Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda sejak 23 Agustus-2 Nopember 1949. KMB diikuti oleh Republik Indonesia Serikat (RIS) diketuai oleh Mohammad Hatta. Delegasi Belanda diketuai oleh Mr. J.H. van Maarseveen. Sedangkan perwakilan negara federal BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II.

Tujuan pelaksanaan KMB adalah menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda secepat mungkin.

Hasil Konferensi meja Bundar :

1.    Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan merupakan uni kerajaan Belana yang dipimpin oleh Ratu Yuliana

2.    Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat 30 Desember 1949

3.    Semua hutang bekas Hindia-Belanda akan ditanggung oleh RIS

4.    Masalah kedudukan Itian barat akan ditentukan paling lambat satu tahun setelah penyerahan kedaulatan

5.    Pasukan Tentara Kerajaan Hindia-Belanda (KNIL) akan bergabung dalam Angkatan Perang RIS (APRIS) dan secara bertahap mengambil alih penjagaan keamanan diseluruh wilayah RIS.

Hasil KMB menuai pro dan kontra. Pihak yang kontra adalah golongan komunis dan Partai Murba karena Irian Barat belum menjadi bagian dari RIS. Selain itu juga terkait hutang Hindia-Belanda yang memberatkan perekonomian Indonesia.

Setelah KMB, Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan M. Hatta sebagai wakilnya. Kabinet RIS yang pertama dibentuk dan M. Yamin sebagai Perdana Mentrinya merangkap Menteri Luar Negeri. Sementara itu yang menjabat sebagai presiden RI adalah Mr. Assaat.

Pada tanggal 27 Desember 1949, kedaulatan Indonesia diakui Belanda di Istana Dam, Amsterdam. Kedaulatan diserahkan oleh Ratu Yuliana dan yang menjadi delegasi Indonesia menerima kedaulatan tersebut adalah M. Hatta. Sedangkan yang menerima penyerahan kedaulatan di Istana Rijswik,Jakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diserahkan oleh Wakil Mahkamah Agung Belanda, A.H.J. Lovink. Sementera itu, delegasi yang menerima penggabungan RI ke RIS adalah Dr. Abu Hanifah.

Jika lebih senang dengan penjelasan audiovisual silahkan klik link berikut : 

https://youtu.be/hZdM64kOFA4 (PART 1 : PROKLAMASI KEMERDEKAAN, PERUNDINGAN LINGGARJATI, AGRESI MILITER BELANDA (AMB) I, KOMISI TIGA NEGARA (KTN))

https://youtu.be/rzmSVcxvH2o (PART 2 : PERUNDINGAN RENVILLE, AGRESI MILITER BELANDA (AMB) II, PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA, UNITED NASTION COMMISSION FOR INDONESIA (UNCI))

https://youtu.be/jGBn8oLMCKc (PART 3 : SERANGAN UMUM 1 MARET 1949, PERUNDINGAN ROEM ROYEN, KONFERENSI INTER-INDONESIA (KII), KONFERENSI MEJA BUNDAR (KMB))